Kabareskrim Susno Duadji dicopot / diganti ?

Share

Kabar akan dicopotnya Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji semakin santer di kalangan media. Namun, hingga kini belum ada pihak kepolisian yang membenarkan rumor tersebut.

Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji diisukan segera diganti dan memang selayaknya jika Polisi ingin membersihkan institusinya dan membuktikan pada publik keseriusan penangganan kasus 'rumit' ini.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Susno Duadji yang diduga memiliki konflik kepentingan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pergantian Susno, tersebut sebenarnya secara tersirat beberapa hari yang lalu dari pernyataan BHD pada pertemuan Pemred dengan Menkominfo Tifatul Sembiring di Depkominfo. dalam pertemuan tersebut, BHD meminta maaf jika salah satu oknum di kepolisian telah 'mengikrarkan cicak versus buaya'.

Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD), rupanya, kesal terus disebut sebagai ''buaya'' yang melawan ''cicak''. Kemarin, Bambang menyampaikan permintaan maaf atas munculnya istilah Cicak Lawan Buaya itu dari mulut salah seorang perwira tinggi polisi.

Itu oknum Polri. Polri secara institusi tidak pernah menggunakan istilah itu. Kami mohon maaf,'' kata BHD seperti ditirukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring setelah silaturahmi tertutup bersama sejumlah pemimpin media di Kantor Depkominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

Nama ''oknum'' tersebut diperjelas Tifatul Sembiring. Yakni, Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Susno adalah orang yang membuat istilah itu saat dia kedapatan menjadi target penyadapan KPK. Saat itu dia mengistilahkan KPK sebagai cicak yang melawan buaya.

Susno Harus Dicopot, Orang yang Terlibat di Rekaman Harus Dicekal

Desakan agar pencopotan atas Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain itu pihak-pihak yang disebut di rekaman juga harus dicekal.

"Rekaman yang diperdengarkan menyebut nama susno yang menjabat sebagai Kabareskrim. Dan upaya mempertahankan Susno sebagai Kabareskrim hanya akan merugikan pemerintahan SBY dan menimbulkan penilaian negatif dari publik bahwa presiden dan kapolri melindungi susno dan tidak ingin melakukan reformasi di kepolisian," terang Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho.

Hal ini disampaikan Emerson dalam siaran pers yang diterima, Selasa (3/11/2009). ICW meminta agar apa yang menjadi fakta di sidang di MK diseriusi dengan tindak lanjut.

"Preseden ini pernah terjadi dalam kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip dan Artalyta. Meskipun tidak dibuktikan secara pidana, namun Jampidsus Kemas Yahya dan Dir Penyidikan M Salim tetap dicopot dari jabatannya oleh jaksa agung atas perintah presiden," jelas Emerson.

Emerson juga meminta agar dilakukan upaya pencekalan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam rekaman tersebut.

"Untuk menghindari pihak-pihak yang disebutkan namanya dalam rekaman melarikan diri keluar negeri dan akan menyulitkan kerja Tim Pencari Fakta. Maka penting untuk dilakukan pencekalan.

Pihak KPK dapat meminta pencekalan kepada imigrasi dalam proses penyelidikan terkait dengan upaya percobaan suap kepada pimpinan KPK," tutupnya.