KPK vs Polri tidak berseteru ?

Share

KPK dengan Polri, Hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri beberapa kali mengalami pasang surut. Bahkan keduanya terkesan berseteru.

Awalnya, Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar diduga terlibat dalam kasus terbunuhnya Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Antasari langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kini statusnya telah menjadi terdakwa karena berkasnya sudah P21 untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Polemik pun terus berlanjut, polisi memeriksa Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah lantaran disebut-sebut melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan. Pemeriksaan Chandra dituding sebagai upaya polisi untuk melumpuhkan komisi yang dikenal galak terhadap para koruptor itu.

Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji juga pernah merasa tak nyaman lantaran telepon genggamnya disadap oleh (KPK). Penyadapan itu diduga terkait dengan penanganan kasus Bank Century. Apalagi isu yang merebak ditengah gonjang ganjing soal bukti rekaman kpk yang berisi percakapan antara Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi penegak hukum.

Video Presiden Bantah Biarkan Gesekan Kepolisian dengan KPK

Perseteruan KPK dan Polri memuncak sejak pejabat KPK dipanggil polisi soal dugaan penyalahgunaan wewenang dan kasus suap yang berdasar dari testimoni Antasari. KPK juga balik menyerang dengan mengancam akan memanggil Kabareskrim Susno Duadji dalam keterlibatannya di kasus Bank Century.

Menanggapi ini, Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Rudi Stario tidak memandangnya sebagai perseteruan. Menurutnya kedua lembaga ini hanya ingin menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

"KPK dan Polri saya rasa tidak berseteru, keduanya hanya ingin menegakkan hukum atas suatu perkara yang mereka tangani," ujar Rudi saat berbincang dengan okezone, Sabtu (12/9/2009).

Menurutnya, apa yang terjadi antara KPK dengan Polri bukan perseteruan antarlembaga, melainkan kasus perorangan. "Ya ini kan yang terkena kasus bukan lembaganya tapi orang per orang kan," pungkas Rudi.

Presiden Bantah Biarkan Gesekan Kepolisian dengan KPK

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah telah melakukan pembiaran terhadap opini publik yang berkembang saat ini, bahwa terjadi gesekan antara kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dua tiga bulan lalu, saya mengundang kepolisian, kejaksaan , dan pimpinan KPK untuk tidak ada gesekan antar lembaga negara. Bahkan secara terpisah pimpinan KPK dan Kejaksaan dan kepolisian agar adil ketiganya. Tapi bila gesekan itu sengketa kewenangan antar lembaga negara , itu domain Mahkamah Konstitusi. Bila ada yang mengatakan Presiden harus mengundang KPK dan kepolisian, sudah," tutur Presiden dalam konferensi pers yang digelar khusus di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, untuk menanggapi penahanan pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Kepala Negara memaparkan lima tahun lalu sudah pernah mennangani gesekan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Mahkamah Agung (MA) ketika dua lembaga negara itu bertikai tentang audit biaya perkara.

Namun, Presiden Yudhoyono mengatakan, apabila ada pihak yang menginginkan dirinya menghentikan penyidikan atau mencabut penahanan terhadap Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, maka hal tersebut tidak dapat ia lakukan.

Bahkan, Presiden mengaku, beberapa minggu lalu ada mantan pimpinan KPK yang meminta agar Presiden mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP) untuk kasus tersebut.

"Namun, bila pembiaran itu terkait permintaan kepada Kapolri (Bambang Hendarso Danuri, red) untuk menghentikan penyidikan atau jangan ditahan, itu berarti saya melanggar sumpah. Bila saya ikuti bagaimana saya meminta polisi dan jaksa atau KPK mengeluarkan SP3, bila itu terjadi maka sistem akan terganggu dan mengingkari sumpah," jelasnya.

Bila hal tersebut yang diinginkan oleh sebagian pihak untuk dilakukan oleh Kepala Negara, maka Presiden mengatakan, maka proses hukum akan kacau dan akan terjadi "tebang pilih" dalam penegakan hukum.

"Ada perdebatan, apakah pasti bersalah, kok mesti ditahan. Itu bukan kewenangan dan wilayah saya. Yang harus jelaskan adalah pimpinan kepolisian," ujarnya.

Presiden menyampaikan pengertiannnya bahwa masalah proses hukum Chandra dan Bibit menjadi mengemuka dalam perbincangan publik karena kebetulan keduanya adalah unsur pimpinan KPK dan banyak pihak yang mempercayai bahwa KPK tidak mungkin melakukan kesalahan atau korupsi.

Presiden Yudhoyono mengatakan sebenarnya kasus Chandra dan Bibit bukanlah kasus istimewa dan ia tetap konsisten dengan pendiriannya bahwa selama ini sebagai Kepala Negara tidak pernah campur tangan terhadap masalah hukum yang menjerat pejabat negara.

"Saya tidak ragu-ragu, saya harus menjaga aturan main. Ini berlaku untuk semua, tidak pernah saya melarang sesorang untuk ditahan atau meminta dibebaskan, apakah pembantu di kabinet, atau kader Demokrat, atau saudara dekat kerabat saya. Saya hanya ingin lihat profesional," ujarnya.

Apabila terdapat pihak yang keberatan dengan cara kepolisian menangani kasus Chandra dan Bibit, maka Presiden mempersilakan mereka agar mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.

"Jadi tidak campur aduk emosi dengan rasio, politik dengan hukum, atau memproses karena ada kepentingan tertentu," ujarnya.

Sebagai Kepala Negara, maka Presiden mengatakan, ia hanya bisa mengimbau kepolisian dan kejaksaan yang berada di bawah kendalinya agar bertindak secara profesional, adil, obyektif, dan transparan, sehingga semua proses bisa diikuti oleh masyarakat dan keadilan dapat ditegakkan.

Dalam konferensi persnya, Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap anggota atau pimpinan KPK. Jika ada pihak yang ingin membubarkan KPK, Presiden mengaku, ia justru akan menjadi orang terdepan untuk melawan pembubaran KPK.

"Ada juga isu tentang kriminalisasi KPK. Saya katakan andaikata ada anggota atau pimpinan KPK melanggar hukum, lembaganya tidak salah.

Demikian juga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kriminalisasi adalah tiba-tiba KPK disebut bersalah dan ada yang minta dibubarkan. Kalau di negeri ini ada yang mau membubarkan KPK saya berdiri di depan untuk melawan itu," paparnya.