Hasil Quick Count Pilpres 2009

Share

Hasil Pemilu Pilpres 2009 belum diumumkan secara resmi. Dalam pesta demokrasi yang menang adalah selalu rakyat, karena demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Rakyatlah yang menentukan siapa yang pantas menjadi presiden melalui mekanisme pemilihan umum. Menang dan kalah dalam suatu persaingan adalah wajar, termasuk persaingan dalam pilpres 2009.
Kandidat capres dan cawapres merupakan negarawan yang harus mampu menerima kemenangan dengan rendah hati dan menerima kekalahan dengan lapang dada, walaupun saya kurang tahu perbedaan antara Negarawan dengan Pecundang karena kebanyakan artikel cuma membahas perbedaan Pemenang dengan Pecundang.

Sambil menunggu pengumuman resmi KPU pemenang pemilu presiden 2009 dan mengintip Hasil Quick Count Pilpres 2009, walaupun Quick Count Pilpres 2009 bukan merupakan hasil akhir, tapi mungkin sudah bisa terbayangkan oleh banyak orang siapa yang akan jadi pemenang Pilpres 2009.

Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mengecam pelaksanaan quick count dan exit poll di beberapa stasiun TV. Menurut cawapres Prabowo Subianto, hasil quick count tidak valid dan tidak bisa dijadikan acuan hasil pilpres.

"Hasil quick count itu tidak valid," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di Kediaman megawati, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2009).

Menurut Prabowo exit poll, tidak pernah dilakukan di luar negeri. Hal itu bahkan dianggap sebagai tindak kriminal.

"Semua saksi agar tidak terpengaruh pembentukan opini secara dini. Baru satu jam sudah ada yang menang, ini skenario untuk menyesatkan Pemilu," gugat Prabowo.

Prabowo menjelaskan kemenangan pasangan SBY-Boediono belum pasti. karena menurut survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM), pasangan Menga-Prabowo justru unggul dengan 38 persen suara. JK-Wiranto 31 persen dan SBY-Boediono 30 persen. Survei ini dilakukan di 3.000 tempat pemungutan suara (TPS) di 17 provinsi.

"Kami menyayangkan stasiun TV yang berpihak. Kami mengingatkan pada para pemilik stasiun TV hal ini tidak bertanggung jawab," ungkap Mantan danjen Kopassus ini.

Pasangan nomor 1 ini juga menyayangkan adanya institusi pemerintah yang tidak netral serta kecurangan-kecurangan sistematis yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menciderai demokrasi.

"Kita akan siapkan langkah-langkah hukum," ungkapnya.

( rdf / nwk )